BIMTEK BENDAHARA DALAM SIPD

Bimtek Bendahara Dalam SIPD adalah simulasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan SIPD untuk proses penatausahaan sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan APBD tahun 2021.Dengan Ini Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia Bersama Narasumber Yang Berkompeten dari Kemendagri Melaksanakan Bimbingan Teknis SIPD Penatausahaan Keuangan Tahun 2021 Berbasis Aplikasi SIPD

Bimtek Bendahara 

Jakarta : Selasa, 28 Juli 2022 bertempat di Hotel OASIS AMIR JAKARTA, Lembaga KAJIAN PEMERINTAHAN INDONESIA ( LKPI) menggelar Bimbingan Teknis Nasional:

IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH ( SIPD ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 70 TAHUN 2019

Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 28 Juli 2022 s.d 29 Juli 2022 dengan narasumber Koesdaryono ( Badiklat Kemendagri )

Berikut pembahsan materi bimtek:

• Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan Anggaran Kas telah disiapkan pada menu input tiap bulanannya. Jadi anggarakan dapat di input setiap bulannya.
• Pembuatan SPD Untuk Pembuatan SPD tersedia beberapa pilihan penginputan. Dianataranya yaitu per bulan, per triwulan, semesteran dan tahunan. Penginputan ini dapat di sesuaikan dengan kondisi daerah.
• Pembuatan Bukti dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan bukti dan SPJ oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya bisa diakses dengan user bendahara pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Pembuatan bukti dan SPJ dapat dilakukan dengan memilih program kegiatan beserta akun belanjanya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
• Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dalam proses pembuatan SPP telah disediakan TAB. Di tambah beberapa bukti dan SPJ yang telah di input sebelumnya. Pembuatan SPP hanya bisa diakses oleh Bendahara Pengeluaran saja.
• Pembuatan SPM ( Surat Perintah Membayar) Pembuatan SPM hanya bisa di akses oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan TAB Pembuatan SPM dengan memilih SPP yang telah di buat.
• Pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Proses pembuatan SP2D terdapat pada TAB pembuatan SP2D dengan memilih SPM yang telah di buat oleh PPK OPD. BUD (Bendaha Umum Daerah) dapat mengkuasakan pada Kuasa BUD untuk pembuatan SP2D pada TAB pengiriman dokumen kepada Kuasa BUD.